Wajib Tes PCR di Semua Moda Transportasi Dinilai Kental Muatan Bisnis, Simak Datanya
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu kemudian menampilkan data bahwa perusahaan swasta dan negara eksportir yang paling banyak menikmati bisnis ini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) impor reagent untuk tes PCR pada periode Januari-Agustus 2021 mencapai 4.315.634 kg (4.315 ton) dengan nilai USD 516,09 juta atau setara Rp7,3 triliun.
China dan Korea menjadi negara eksportir terbesar senilai masing-masing USD 174 juta dan USD 181 juta. Disusul AS sebesar USD 45 juta, Jerman USD 33 juta.
Sukamta mengatakan rencana kebijakan tes PCR sebagai prasyarat menggunakan semua moda transportasi bakal menganggu agenda vaksinasi.
Sebab, kata dia, rencana mewajibkan PCR berbarengan dengan banyaknya masyarakat sudah mengikuti vaksinasi. Jumlah vaksinasi dosis pertama mencapai 50 persen dan dosis kedua 30 persen.
Menurut Sukamta, masyarakat ikut vaksinasi agar bisa segera beraktifitas secara normal. Misalnya, tidak diberatkan menjalani tes PCR untuk bepergian ke luar daerah dengan transportasi umum.
"Syarat PCR tes membuat rakyat berpikir ulang ikut vaksinasi yang harus susah payah, panas-panasan, dan antrean panjang, tetapi setelah vaksin tetap saja harus PCR untuk melakukan perjalanan dan kegiatan secara normal," ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu. (ast/jpnn)
Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta mencurigai rencana mewajibkan tes PCR sebagai prasyarat menggunakan semua moda transportasi, kuat muatan bisnis daripada tujuan kesehatan.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Harga PCR Turun, DPR RI Harapkan Polemik Soal Bisnis PCR Dihentikan
- Pengamat: Kemenkes Sudah Terbuka, Polemik Harga PCR Belum Tentu Bisnis
- Isu Harga PCR Dimanfaatkan Pemburu Jabatan, Kemenkes Didesak Buka-bukaan
- Siap Bongkar Nama Mafia PCR, JoMan: Menteri Terlibat Harus Mundur
- Pemerintah Menyicil Penurunan Harga PCR, Mengapa Bukan dari Awal?
- Rencana Tes PCR untuk Semua Moda Transportasi Dinilai Kebijakan Tidak Logis