Waka MPR Apresiasi Terbentuknya The Hague Group Demi Terwujudnya Palestina Merdeka

Kemudian mendukung gugatan ke Mahkamah Pidana Internasional beserta kewajiban dalam Statuta Roma termasuk surat penangkapan kepada pimpinan Israel terutama Netanyahu, dan juga mengimplementasikan tindakan sementara terhadap Palestina sesuai advisory opinion Mahkamah Internasional.

Mereka juga menegaskan usahanya untuk mencegah transfer senjata ke Israel yang digunakan untuk melakukan kejahatan kemanusiaan dan menolak pelabuhan di wilayah 9 negara tersebut sebagai tempat bersandar kapal-kapal untuk kepentingan militer Israel.

HNW mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia, terutama Kemlu dan kementerian terkait lainnya untuk mendukung misi penting The Hague Group yang sesuai dengan sikap-sikap resmi Indonesia, dengan bergerak efektif bergabung bersama grup itu agar sanksi kolektif secara ekonomi dan diplomatik terhadap Israel yang terus melakukan pelanggaran hukum internasional, dapat lebih efektif dijalankan.

“Sanksi secara kolektif ini bila dilakukan secara masif dan melibatkan lebih banyak negara bisa sangat memukul perekonomian Israel,” ujarnya.

Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tetapi selama ini ternyata hubungan dagang dengan Israel masih berjalan.

Padahal perdagangan juga cara Israel melanggengkan eksistensinya agar terus dapat menguasai atau menjajah Palestina.

“Seharusnya, bukan hanya hubungan diplomatik yang tidak dilakukan karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga hubungan dagang dengan Israel mestinya juga tidak dilakukan, karena Israel menjadikan hubungan dagang sebagai legitimasi eksistensi mereka yang ilegal itu,” tambahnya.

Menurut HNW, upaya ini perlu dilakukan agar sanksi yang diberikan bisa lebih masif.