Waka MPR Ibas Berharap Tukin Segera Dicairkan Demi Kesejahteraan Dosen di Indonesia

"Tidak hanya dosen, tapi juga TNI, Polri, ASN, dan profei lainnya. Bahkan kawan tetangga kita di ASEAN saja, Filipina Rp 6,9 juta dan Vietnam Rp 6,5 juta, lebih tinggi dari Indonesia," bebernya.

Ibas menekankan pendidikan tinggi adalah salah satu pilar utama menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, berdaya saing, serta berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945.

Ibas menyebutkan ada beberapa program pemerintah untuk menunjang pendidikan, seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa unggulan, Beasiswa Indonesia Maju (BIM), hingga beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"Selain program bantuan pendidikan tersebut, tunjangan kinerja dosen sangatlah penting," tegas Ibas.

Dalam diskusi ini juga terdapat kritikan bahwa kelalaian penganggaran tukin adalah salah satu akar permasalahannya.

“Tidak ada yg salah dengan aturan tukin apalagi anggaran pendidikan itu 20 persen. Yang menjadi permasalahan adanya kelalaian dalam menganggarkan periode sebelumnya,” kata salah satu peserta.

Ibas menyampaikan Kemenkeu pun meminta kejelasan dalam rangka penyesuaian nomenklatur dengan yang berlaku saat ini demi meningkatkan daya saing akademik nasional.

“Saya mendengar dan membaca bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyatakan pihaknya akan memfokuskan pembayaran tukin dosen tahun ini yang telah disetujui nominalnya sebesar Rp 2,5 triliun oleh Badan Anggaran DPR dan Kementerian Keuangan,” kata Ibas.