Waka MPR: Program Wajib Belajar 13 Tahun Harus Diwujudkan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyoroti penurunan alokasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada APBN 2025.

Menurut dia, ini harus menjadi perhatian bersama demi mewujudkan sejumlah target yang telah ditetapkan pemerintah di sektor pendidikan nasional.

"Konsistensi antara perencanaan program dan dukungan alokasi anggaran yang ada sejatinya harus sejalan. Komitmen pemerintah untuk menerapkan wajib belajar 13 tahun, sejak PAUD harus mampu diwujudkan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini mencermati adanya penurunan anggaran
BOP PAUD 2025 menjadi 0,56% dari total anggaran pendidikan yang ditetapkan Rp 724,2 triliun.

Padahal, pada 2024, BOP PAUD sebesar 0,69% dari total anggaran pendidikan dan sebelumnya pada 2023 BOP PAUD tercatat 0,8% dari total anggaran pendidikan.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan PAUD dalam program tersebut.

Menurut Lestari, tren penurunan alokasi anggaran BOP PAUD harus disikapi sejumlah pihak terkait dengan serius, mengingat pemerintahan saat ini memasukan PAUD dalam skema wajib belajar 13 tahun bagi setiap anak Indonesia.

"Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun harus benar-benar bisa direalisasikan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud penegakan komitmen pemerintah kepada masyarakat," ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.