Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan hubungan yang kuat antara tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi harus mampu diwujudkan oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.

Hal itu untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara.

"Politisi memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan perlindungan hak-hak individu dalam proses pembangunan," kata Lestari saat memberi sambutan pada acara ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR)-MPR RI Collaboration to Host Rountable Discussion on SDGs, Human Rights and Democracy in Indonesia, di Kompleks MPR RI/DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/2).

Hadir pada acara itu antara lain Mercy Chriesty Barends (Chairperson of APHR) dan Yuyun Wahyuningrum (Executive Director APHR).

Selain itu, sejumlah anggota DPR RI seperti Adian Yunus Yusak Napitupulu, Irma Suryani Chaniago, Bonnie Triyana, Ledia Hanipa Amaliah dan Ratna Juwita Sari juga hadir sebagai pembicara.

Acara tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR/MPR dari sejumlah fraksi di parlemen, anggota DPRD Provinsi, dan organisasi swadaya masyarakat.

Lestari mengungkapkan, MPR RI pada 26 November 2024 lalu telah membentuk Kaukus Nasional SDG's sebagai wadah untuk mengawal kebijakan yang sejalan dengan demokrasi, keberlanjutan, dan hak asasi manusia.

Pada salah satu kegiatan dalam kaukus tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, terungkap pemahaman masyarakat terhadap SDGs baru sebatas singkatannya dan 17 tujuan SDGs semata, tetapi belum memahami tujuan setiap programnya.