Waka MPR Yakin Tidak Ada Hambatan Distribusi BBM Menjelang Lebaran hingga Idulfitri

Menurut Eddy, direksi BUMN secara rata-rata menerima kompensasi dan fasilitas yang sangat memadai dari perusahaan di mana dia bernanung.

"Karennya tidak ada alasan bagi para Direksi BUMN untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk hal-hal negatif, seperti memperkaya diri, memanfaatkan pengaruh dan lain-lain. Mari kita bekerja secara berintegritas sesuai tugas yang diemban,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Barat III Kota Bogor dan Cianjur ini.

Sebelum, Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan Dirut BUMN Energi, Riva Siahaan, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang BUMN distributor BBM periode 2018 hingga 2023.

Penyidikan yang dilakukan berdasarkan berbagai surat perintah penyidikan ini mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Kejagung menemukan bukti tersangka melakukan rekayasa dalam pengelolaan minyak mentah domestik sehingga lebih memilih impor dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah menegaskan tindakan ini telah menyebabkan kenaikan harga dasar BBM yang berdampak langsung pada pemberian kompensasi dan subsidi BBM oleh pemerintah.

"Dalam kasus ini, para tersangka mengatur proses impor minyak mentah dan produk kilang melalui broker tertentu dengan harga tinggi, sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara," kata Febrie Adriansyah dikutip JPNN.com, Selasa (25/2).

enyidik Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tersangka RS, terlibat dalam manipulasi Rapat Optimasi Hilir (OH) untuk menurunkan produksi kilang dalam negeri.