Wakada Dipilih Kada, Yakin Atasi Pecah Kongsi
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan pemerintah memasukkan klausul agar pemilihan bupati/walikota tidak dilakukan sepaket dengan wakilnya, dinilai sudah tepat.
"Wakil bupati/walikota memang sebaiknya dipilih oleh bupati/walikota pemenang pilkada. Dengan begitu fenomena perpecahan antara bupati dan wakilnya dapat dihindari," ujar Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (21/9).
Daulay menilai, setidaknya ada dua keuntungan kalau hanya bupati/walikota yang dipilih sebagaimana usulan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada. Yang pertama, wakil diangkat dan dipilih secara otonom oleh bupati/walikota. Dengan demikian, loyalitas wakil menjadi total.
Kedua, pendelegasian tugas menjadi terdistribusi secara baik. karena organisasi pemerintah dipimpin secara vertikal oleh seorang pejabat.
"Selama ini munculnya pertentangan karena wakilnya merasa memiliki saham politik yang sama dengan bupatinya. Tidak jarang, distribusi kewenangan antara bupati/walikota dengan wakilnya, menjadi rancu dan tidak jelas," katanya.
Meski dipilih oleh pemenang pilkada, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah ini menilai, ada baiknya wakil yang akan dipilih berasal dari birokrat karir yang sudah mengerti betul tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.
Langkah ini kata Daulay sangat diperlukan, sehingga walupun misalnya bupati/wali kota bukan berasal dari birokrat, tetapi kalau didukung oleh wakil yang memiliki latar belakang birokrat, diharapkan akan terjadi sinergi yang baik di dalam mengelola kepentingan masyarakat.
"Kalau bupati/walikota dan wakilnya tidak memiliki pengalaman dalam birokrasi, roda pemerintahan bisa berjalan lambat. Akan banyak program pemerintah yang tersendat. Tetapi kalau salah satunya itu memiliki pengalaman dalam birokrat, kekhawatiran terhadap hal itu menjadi tidak ada," ujar dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UIN Jakarta ini.(gir/jpnn)
JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan pemerintah memasukkan
- IFAD Tinjau Program UPLAND di Garut Untuk Tingkatkan Produktivitas & Kesejahteraan Petani
- IDI Banjarnegara Ungkap Pengobatan yang Tepat untuk Penderita Diabetes Melitus
- KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan
- IDI Jawa Tengah Bagikan Info Jenis Obat Pengidap HIV/AIDS
- Lemkapi Sebut Perbuatan AKP Dadang Telah Menurunkan Muruah Kepolisian
- Mendes PDT Yandri Susanto Lihat Potensi Besar Desa Ada di Sini