Wakapolri: Penahanan Djoko Adalah Hak KPK
Jumat, 05 Oktober 2012 – 16:39 WIB
"Dipersilahkan pertimbangan hukum legal dan pertimbangn hati nurani masing. Kepentingan hukum dan kepentingan kedinasan itu yang paling utama. Menahan haknya KPK, pak DS sudah datang itu yang paling penting," paparnya.
Seperti yang diketahui, mantan gubernur Akademi Polisi, Semarang ini dijadikan tersangka di KPK karena diduga telah menyalahgunakan kewenangan dalam proyek berbiaya Rp 196 miliar tersebut. Negara diduga dirugikan sekitar Rp100 miliar.
Selain Djoko, ada beberapa tersangka lainnya yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek Brigadir Jenderal Didik Purnomo, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Budi Susanto, dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia Soekotjo S. Bambang. Dalam kasus serupa, Polri ikut menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Didik Purnomo, Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan, Komisaris Legimo, Budi Susanto, dan Soekotjo S. Bambang. Djoko sudah sendiri sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi di Bareskrim Polri, untuk tersangka lainnya. Tersangka lain sudah ditahan Mabes Polri di Rutan Mako Brimob dan Rutan Bareskrim. Saat ini, hanya Djoko yang belum ditahan KPK.(flo/jpnn)
JAKARTA - Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Nanan Soekarna menyatakan Mabes Polri tak mempermasalahkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Dies Natalis ke-60, IPB Berikan ‘Fateta Award 2024’ Kepada Menteri LHK dan Direktur Utama Astra
- Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU Minerba
- Kurator dan Pengurus Rawan Jadi Objek Tindak Pidana dalam Kasus Kapailitan dan PKPU
- Pendaftaran PPPK 2024, Honorer Jangan Fokus pada Formasi di Dinas Asal, Cek Lainnya
- Soal Keppres IKN, Jokowi Maunya Prabowo yang Meneken
- Semarakkan Literasi di Masyarakat, TBM Bukit Duri Bercerita Gelar Baca Nyaring