Wakapolri Perintahkan Kapolsek Tegas Atasi Konflik Agraria

JAKARTA -- Konflik agraria yang berujung anarkis sudah sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Karenanya, Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Soekarna mememerintahkan kepolisian sektor (polsek) harus tegas dalam mengambil tindakan di daerah kewilayahannya masing-masing. Selama ini, Polsek dianggap lemah dan lamban dalam melakukan tindakan preventif, sehingga konflik antarwarga dan perusahaan berujung anarkis.

"Meskipun lingkupnya kecil tapi punya wilayah, Kapolri tidak memiliki wilayah. Sehingga Kapolsek menjadi ujung tombak dalm setiap menghadapi persoalan di wilayahnya, bukan hanya Kapolri dan Wakapolri," kata Nanan dihadapan mahasiswa STIK-PTIK dalam acara seminar di Aula Gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (18/9).

Seharusnya, tutur Nanan, Kapolsek di wilayah, berani tampil percaya diri tanpa takut dan merasa diri sebagai bawahan. Kapolsek diminta tegas dan menjalankan fungsinya meredam konflik.

"Bedanya polisi dengan militer karena gaya militer yang struktural tidak sama dengan polisi, kewenangannnya sama hanya lingkup berbeda. Berhak dan wajib menolak perintah atasan kalau perintah itu melanggar hukum. Tidak ada atasan bawahan dalam penegakan hukum," kata Nanan.