Waket DPD RI Terima Audiensi Aktivis Perempuan Papua dan Papua Barat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama anggota DPD RI dari Papua Yorrys Raweyai menerima audiensi dari mace-mace aktivis perempuan Papua dan Papua Barat, Jumat (15/10).
Audiensi tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai permasalahan yang terjadi di Tanah Papua.
Salah satu aktivis dari Papua Barat Sofia Mipauw merasa prihatin atas apa yang terjadi di Tanah Papua. Banyak Orang Asli Papua (OAP) yang tidak memperoleh hak dan kesejahteraan yang selama ini dijanjikan pemerintah, terutama kelompok perempuan dan anak.
Dia berharap terdapat mekanisme agar keterwakilan perempuan dapat ditingkatkan di Tanah Papua, sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan dan anak di Bumi Cenderawasih tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan banyak perempuan yang menerima pelanggaran HAM berat di Papua dan sampai sekarang tidak terselesaikan kasusnya.
Selain itu, banyak 'anak rumput' di Papua yang tidak mendapatkan hak ulayat, termasuk pendidikan. Akibatnya tingkat pendidikan di Tanah Papua sangat rendah.
“Beasiswa hanya diperuntukkan untuk anak pejabat dan yang punya orang tua. Banyak anak-anak yang lahir tanpa orang tua tidak memperoleh pendidikan. Seharusnya anak-anak asli Papua yang orang tuanya tidak mampu diprioritaskan memperoleh pendidikan,” ucap Sofia Mipauw dalam audiensi yang diterima di Ruang Kerja Wakil Ketua Sultan B Najamudin tersebut.
Senada, aktivitas perempuan lainnya, Anike Sabumi memaparkan bahwa sampai saat ini tidak ada perhatian yang cukup bagi OAP, bahkan ketika otonomi khusus (otsus) dijalankan.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama anggota DPD RI dari Papua Yorrys Raweyai menerima audiensi dari mace-mace aktivis perempuan Papua dan Papua Barat.
- Sultan Mendukung Pemerintah untuk Membentuk Holding UMKM
- Prabowo Sebut Pilkada Mahal, Sultan: Sistem Politik Kita Perlu Disempurnakan
- Hasil Temuan DPD RI, Yorrys Raweyai: PSN Tangerang Perlu Didukung
- Sultan Dorong Pemda Lakukan Inovasi Kebijakan Pengurangan Angka ICOR Sektor Pangan di Daerah
- Komite IV DPD RI Dorong Mendag Mendukung Integrasi Perdagangan Antarpulau Melalui Platform Digital Nasional
- Yulianus Henock Minta Menteri PKP Prioritaskan Pemenuhan Perumahan Masyarakat Adat di IKN