Waketum Garuda Tegaskan Penolak RUU KUHP & Kesehatan Tidak Mewakili Rakyat Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara menyikapi polemik terkait rencana pengesahan rancangan undang-undang (RUU) KUHP dan RUU Kesehatan.
Dia mempertanyakan kelompok penolak rencana pengesahan kedua RUU tersebut.
Pasalnya, terkait rencana pengesahan RUU KUHP dan RUU Kesehatan sudah domain dari lembaga legislatif dan eksekutif.
"Jadi jangan rusak aturan main bernegara dengan hal-hal yang tidak penting, termasuk tuduhan-tuduhan yang kadang sudah keluar dari jalur, seolah-olah dua lembaga tersebut melakukan hal yang hina," kata Teddy Gunaidi melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12).
Teddy mengingatkan kedua RUU tersebut tentu tidak lahir begitu saja, namun melihat ada kebutuhan secara keseluruhan bukan hanya dari satu kelompok kecil.
"Rancangan yang dibuat juga bukan simsalabim, tapi sudah melakukan pendalaman sesuai dengan data yang dimiliki, baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif," terangnya.
Dia sendiri tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menolak disahkannya kedua RUU tersebut dengan melakukan unjuk rasa.
"Sah-sah saja selama tidak melakukan hal yang melanggar, termasuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak substansi," ujarnya.
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan kepada penolak RUU KUHP & Kesehatan untuk tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Pakar Tata Negara: MK Jangan Mau Diintervensi
- Legislator NasDem Anggap APH Bisa Usut Kasus Terbitnya Sertifikat di Laut
- Di MK, Kubu Petrus Omba Sebut Dalil Gugatan Seharusnya Selesai di Bawaslu atau PTUN
- Sidang Sengketa Pilkada Papua, Kuasa Hukum BTM-YB: Tuduhan Paslon Nomor 2 Tak Berdasar
- Soal Sengketa Pilkada Tomohon, Pengamat: Mutasi ASN Sudah Cukup Diskualifikasi Carroll Senduk
- 12 Fakta Sidang Sengketa Pilkada Siak: TPS Fiktif hingga Tak Ada Rekomendasi PSU