Waketum Garuda Tegaskan Penolak RUU KUHP & Kesehatan Tidak Mewakili Rakyat Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara menyikapi polemik terkait rencana pengesahan rancangan undang-undang (RUU) KUHP dan RUU Kesehatan.
Dia mempertanyakan kelompok penolak rencana pengesahan kedua RUU tersebut.
Pasalnya, terkait rencana pengesahan RUU KUHP dan RUU Kesehatan sudah domain dari lembaga legislatif dan eksekutif.
"Jadi jangan rusak aturan main bernegara dengan hal-hal yang tidak penting, termasuk tuduhan-tuduhan yang kadang sudah keluar dari jalur, seolah-olah dua lembaga tersebut melakukan hal yang hina," kata Teddy Gunaidi melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12).
Teddy mengingatkan kedua RUU tersebut tentu tidak lahir begitu saja, namun melihat ada kebutuhan secara keseluruhan bukan hanya dari satu kelompok kecil.
"Rancangan yang dibuat juga bukan simsalabim, tapi sudah melakukan pendalaman sesuai dengan data yang dimiliki, baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif," terangnya.
Dia sendiri tidak mempermasalahkan jika ada pihak yang menolak disahkannya kedua RUU tersebut dengan melakukan unjuk rasa.
"Sah-sah saja selama tidak melakukan hal yang melanggar, termasuk membuat tuduhan-tuduhan yang tidak substansi," ujarnya.
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan kepada penolak RUU KUHP & Kesehatan untuk tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia
- MK Didorong Saring Perkara Perselisihan Pilkada yang Bukan Kewenangannya
- Tokoh Adat Sarmi Tegaskan Gugatan ke MK Hak Konstitusional Bukan Provokasi
- Selisih Suara Tinggi, MK Tetap Berpeluang Analisis Gugatan Risma-Gus Hans
- Ridwan Kamil Ungkap Alasan Batal Mengajukan Gugatan ke MK, Ternyata..
- Bawaslu Babel Siap Dipanggil Mahkamah Konstitusi
- 3 Paslon Kada Gugat Hasil Pilgub Maluku Utara ke MK