Waketum Gerindra Curigai Biaya untuk Ibu Kota Baru RI dari Obral Aset Negara di DKI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengajak warga DKI Jakarta menolak rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengobral aset negara untuk pembangunan ibu kota baru RI. Aktivis buruh itu mencium gelagat pemerintah menjual aset-aset negara di DKI untuk membiayai pembangunan ibu kota baru RI di Kalimantan Timur.

"Obral aset negara di DKI Jakarta akan segera dimulai di era pemerintahan Joko Widodo untuk membiayai pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Nah, ini saatnya Warga Jakarta untuk menolak," kata Arief kepada jpnn.com, Jumat (20/9).

Pernyataan Arief itu didasari keterangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu perihal hasil revaluasi atas barang milik negara (BMN) khusus di Jakarta. Revaluasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan itu mencatat nilai BMN di Jakarta mencapai lebih dari Rp 1.123 triliun.

Arief menjelaskan, BMN itu terdiri dari sejumlah bangunan perkantoran kementerian dan lembaga, hingga rumah dinas pejabat yang tersebar di Jakarta. Aset-aset itulah yang nantinya akan dikelola swasta dengan berbagai macam skema kerja sama untuk membiayai pembangunan ibu kota baru RI.

"Warga Jakarta harus melakukan penolakan terhadap rencana Jokowi menggadaikan aset-aset pemerintah untuk membayar pembebasan lahan di Kalimantan Timur," kata anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu.(fat/jpnn)