Waketum HIPMI: Ada Ruang Gelap dalam Pengelolaan Anggaran Kartu Prakerja

Misal, ada pelamar di sebuah perusahaan bidang hukum dengan bermodalkan CV dan sertifikat pelatihan dari platform mitra pemerintah. Tanpa adanya sertifikasi profesi advokat dari BNSP, tentu akan sulit.

"Ini berguna untuk menunjang kompetensi pelamar dan berlaku hampir untuk semua profesi strategis seperti kehumasan, akuntan, IT, human resource, insinyur, dan lain-lain," lanjutnya.

Menurut Angga -sapaan Anggawira, seharusnya yang terlibat dalam mempersiapkan pelatihan tenaga kerja Indonesia adalah Balai Latihan Kerja (BLK), Perguruan Tinggi, dan dari dunia usaha itu sendiri. Ketiga entitas tersebut dinilai lebih tepat untuk mempersiapkan materi dan keterampilan apa saja yang dibutuhkan dan harus dikuasai untuk bersaing di dunia kerja.

Untuk meminimalisir anggaran, pemerintah dapat memanfaatkan BLK sebagai sarana pelatihan masyarakat. Selain itu sinergitas dengan perguruan tinggi merupakan sebuah keharusan untuk menyediakan materi pelatihan yang berkualitas.

"Lalu kenapa dunia usaha harus dilibatkan? karena tidak dapat dipungkiri bahwa pengusaha yang paling tau apa yang dibutuhkan industri," tandasnya. (fat/jpnn)