JPNN.com 
Waketum PAN: Penggunaan Hak Angket di DPR Tidak Diperlukan
Namun, Ganjar memahami usulan hak angket dan interpelasi tidak bisa dilakukan oleh parpol pengusung paslon tiga saja.
Partai pengusung Ganjar-Mahfud yang berada di DPR membutuhkan dukungan parpol pendukung pasangan nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN.
“Makanya kami harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin,” kata Ganjar.
Lebih lanjut, calon presiden bernomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi ajakan capres bernomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mendorong DPR menggunakan hak angket terkait Pemilu 2024.
Menurut Anies, inisiatif Ganjar sangat baik mengingat PDI Perjuangan adalah salah satu parpol yang memiliki kursi terbanyak di DPR RI.
"Itu inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan adanya hak angket (DPR) itu, PDIP adalah fraksi yang besar," kata Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Anies pun optimistis koalisi pengusungnya, yakni NasDem, PKB, dan PKS ikut mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024.
"Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan; NasDem, PKB, dan PKS akan siap untuk bersama-sama," katanya.
Waketum PAN Yandri Susanto menegaskan partainya berpandangan penggunaan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 sudah tidak diperlukan lagi.
- Putri Zulkifli Hasan Melepas 1.500 Peserta Mudik Gratis Bersama PAN
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI
- Anggota DPR Rizki Faisal Apresiasi Kinerja Kajati Kepri dalam Penegakan Hukum
