Waketum PPP Minta KPUD Kalteng Jaga Netralitas

jpnn.com - JAKARTA –Wakil Ketua Umum DPP PPP Dimyati Natakusumah meminta agar KPUD Kalimantan Tengah (Kalteng) harus tegas dan tidak boleh ikut “bermain” dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kalteng. Menurutnya, jika KPU yang merupakan penyelenggara ikut bermain, maka rusaklah demokrasi.
“Wasit itu harus netral, tidak boleh berpihak, tapi kelihatannya KPUD tidak netral. Itu berbahaya, karena bisa merusak demokrasi kita,” kata Dimyati di Jakarta, Kamis (17/9).
Dengan tegas Dimyati membantah bahwa DPP PPP mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng Ujang Iskandar-Jawawi.
Sebaliknya, kata Dimyati, DPP PPP mendukung pasangan Sugianto-Habib Said Ismail. Karena itu, lanjut dia, KPUD seharnya membatalkan pencalonan pasangan yang mengklaim mendapat dukungan dari PPP pimpinan Djan Faridz.
“Jadi, tidak ada dukungan dari PPP untuk pasangan selain Sugianto-Habib. Kalau ada yang mengaku-aku, itu pasti palsu, itu tidak benar. KPUD tahu itu," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Dimyati, dukungan DPP PPP telah disampaikan ke KPUD Kalteng untuk mendukung Sugianto-Habib. Oleh karena itu, KPUD seharusnya bersikap tegas untuk tidak meloloskan paslon Ujang Iskandar-Jawawi yang menggunakan dokumen palsu.
"Itu yang mengaku-aku ada dukungan dari PPP, itu dukungan palsu. Kita sudah pastikan, dukungan kita untuk Sugianto-Habib. Kalau yang lain, itu palsu," tandasnya.
Kata Dimyati, KPUD Kalteng seharusnya tidak ikut bermain dalam Pilkada. Jika dukungan itu telah dibantah dan ternyata dokumennya palsu, maka KPUD seharusnya tidak meloloskan pencalonan tersebut."Kalau sampai lolos pencalonan itu, kita kecewa, itu jelas problem," tandas dia.
JAKARTA –Wakil Ketua Umum DPP PPP Dimyati Natakusumah meminta agar KPUD Kalimantan Tengah (Kalteng) harus tegas dan tidak boleh ikut “bermain”
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Deddy Sitorus PDIP Mengajak Mengundurkan Diri secara Massal, Waduh
- Bupati Tasikmalaya Terpilih Ade Didiskualifikasi MK, KPU Jabar Beralasan Begini
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada