Waketum PPP Sebut Dukungan SDA ke Prabowo Ilegal

jpnn.com - JAKARTA - Keputusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) terus dipersoalkan kalangan internal partai berlambang Ka’bah itu. Bahkan Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi mempersoalkan keabsahan keputusan Suryadharma menjalin koalisi dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo

Menurut Emron,  anggaran dasar/angaran rumah tangga (AD/ART) PPP sudah jelas dan tegas mengatur keputusan soal koalisi untuk pemilu presiden (pilpres) baru bisa ditetapkan setelah proses penghitungan rekapitulasi pemilihan umum legislatif (pileg) resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karenanya Emron menegaskan bahwa sampai saat ini PPP belum mendukung satupun figur capres.

"Yang jelas DPP partai belum menetapkan arah koalisi kepada partai manapun dan mengusung presiden manapun. Kita ada mekanismenya yaitu mekanisme pengambilan keputusan melalui rapat rapimnas atau mukernas," ujar Emron di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Jumat (18/4) malam.

Jika merujuk pada AD/RT PPP, amanat Mukernas II PPP di Bandung beberapa waktu lalu sudah begitu tegas. Yakni koalisi dan dukungan PPP terhadap satu pasangan capres-cawapres baru dilakukan setelah pileg. Sedangkan keputusan resmi tentang koalisi dan dukungan ke pasangan capres diputuskan melalui rapimnas.

"Karena itu apa yang dilakukan beberapa teman-teman tadi termasuk Pak Suryadharma Ali bahwa itu bukan keputusan partai. Itu keputusan beliau (pribadi)," tegasnya.(fat/jpnn)