Wakil Bendahara Demokrat Jadi Tersangka Penggelapan
Jumat, 28 November 2008 – 08:33 WIB

Wakil Bendahara Demokrat Jadi Tersangka Penggelapan
JAKARTA - Kasus pidana yang menimpa PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) makin rumit. Saling lapor terjadi pada perusahaan pengelola efek itu antara mantan Direktur Utama Jodi Haryanto dan Komisaris Utama Rudi Rusli. Kasus itu kini melibatkan aktor tambahan. Yakni, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Arif Baharudin yang ikut melaporkan Rudi ke Bareskrim Polri, Kamis (27/11).
Sebab, Rudi dianggap mencemarkan nama baik Arif. Rudi sebelumnya melaporkan Arif atas dugaan menerima suap. Alasannya, Arif belum menyetujui penggantian Jodi dan bahkan meminta perusahaan tidak memecat Jodi. Itu merupakan pengaduan lain pada 12 Agustus lalu tentang dugaan penggelapan uang perusahaan Rp 80 miliar. ”Dia (Arif) tidak terima dan melaporkan Rudi dengan pencemaran nama baik. Kami akan tangani semua ini dengan profesional,’’ kata Direktur II/Ekonomi Khusus Bareskrim Brigjen Pol Edmond Ilyas di Mabes Polri, Kamis (27/11).
Baca Juga:
Dalam kasus tersebut, polisi telah menetapkan Jodi yang juga wakil bendahara DPP Partai Demokrat dengan status tersangka. ’’Bagi polisi, bukan soal besarnya (penggelapan) apakah Rp 80 miliar atau tidak. Tapi, ini tetap penggelapan,’’ tambah Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Jodi sebenarnya telah dipanggil pekan lalu, namun dia belum datang.
Jodi telah membantah semua tuduhan Rudi. Selain mengirimkan surat klarifikasi kepada DPP Partai Demokrat, Jodi menegaskan bahwa PT EPS sudah dibekukan Bapepam sebagai lembaga keuangan. Jodi juga melaporkan Rudi ke Polda Metro Jaya pada 4 September lalu dengan tuduhan praktik suap terhadap Dirut Dana Pensiun Semen Padang. ’’Kami akan proses dan terus kami tangani dengan profesional,’’ tambah Edmond. (naz/agm)
JAKARTA - Kasus pidana yang menimpa PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) makin rumit. Saling lapor terjadi pada perusahaan pengelola efek itu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Ketimpangan Gender Masih jadi Persoalan di Indonesia, Perlu Kolaborasi Lintas Sektor
- Wamendagri Bima Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Program Kerja Pusat dan Daerah
- Ada Solusi Bagi Guru Honorer Lulus PPPK 2024 Kena PHK, Dapodik Aman?
- Dukung Pembangunan Masjid di PIK, DPRD DKI: Simbol Harmoni dan Toleransi Beragama
- ASN Kemdiktisaintek Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
- BAZNAS Optimalkan Lingkungan Hidup Layak Melalui Zakat Hijau