Wakil Ditunjuk Langsung, Bupati Bisa Seenaknya

JAKARTA – Wacana penunjukan langsung wakil bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, terus mendapat tentangan. Kali ini, giliran Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary yang menolak. Menurutnya, jika cara itu dilakukan akan menimbulkan masalah.

“Bermasalah juga kalau harus ditunjuk oleh bupatinya. Masalahnya, tidak ada dinamika karena musti orang dia (bupati) yang ditunjuk, tidak mungkin orang lain,” kata Hafiz di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi II di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/4).

Sistem satu paket Pemilihan Kepala Daerah saat ini lebih baik dibanding penunjukkan langsung. Menurut Hafiz dengan sistem ini, terjadi keseimbangan kekuasaan dan  pengawasan antara bupati dan wakilnya.

"Saya kira azas keseimbangan itu perlu. Jaman kita sekarang kan susah kalau tidak saling mengawasi. Yang diawasi saja bisa melenceng,” ucapnya.