Wakil Indonesia di ASEAN Sebut Kebrutalan Militer Myanmar Terencana dan Terkoordinasi

Keputusasaan akibat kekerasan yang dilakukan militer, Yuyun melanjutkan, telah menyebabkan jumlah pengunjuk rasa yang turun ke jalan semakin berkurang, terutama karena alasan kelelahan, kekurangan logistik, penculikan, hingga pembunuhan.

Seorang aktivis pro demokrasi Myanmar, Tint Zaw Hein, menyebut apa yang terjadi di negaranya saat ini sebagai “tindakan pidana” dan “semacam genosida”.

Ia mempertanyakan tindakan represif militer bahkan hingga menghilangkan nyawa orang-orang, yang disebutnya hanya berusaha “memprotes secara damai”.

“Kita semua memiliki hak untuk hidup dengan aman, termasuk kami di Myanmar. Tetapi dengan yang terjadi saat ini, saya bisa saja ditangkap, jutaan orang bisa mati kapan saja di Myanmar, padahal seharusnya sudah tidak harus ada ketakutan,” ujar Zaw Hein.

Mewakili masyarakat Myanmar yang menolak pemerintahan militer, Zaw Hein menyatakan dirinya akan terus melakukan perlawanan melalui gerakan pembangkangan sipil yang juga melibatkan orang-orang dari berbagai profesi di negara itu.

Gerakan tersebut juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok etnis minoritas, yang ikut menyuarakan pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil demokratis.

“Kami tidak mau diktator militer pada zaman sekarang. Kami akan memanfaatkan semua sumber daya untuk merebut kembali kekuasaan (sipil),” kata dia.

Untuk itu, Zaw Hein meminta dukungan ASEAN dan masyarakat internasional untuk mendukung perjuangan rakyat Myanmar dan tidak melegitimasi pemerintahan yang dipimpin militer.