Senator Minta Menkeu Tidak Potong Insentif Tenaga Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang penolakan terhadap inisiatif kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pemotongan insentif tenaga kesehatan terus terjadi.

Kali ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin juga bereaksi atas rencana tersebut.

“Rencana kebijakan harus dikaji ulang dengan memperhatikan berbagai macam sisi kebijaksanaan,” kata Sultan dalam keterangan persnya, Kamis (4/2/2021).

Menurut Sultan, di tengah menghadapi situasi Pandemi yang luar biasa, tenaga kesehatan adalah ujung tombak dalam penanganan pasien terinfeksi Covid-19. Jika keputusan Menteri Keuangan tetap dilanjutkan dengan situasi kasus yang masih meningkat tajam sungguhlah kurang tepat.

“Pemerintah harus segera mengkaji ulang (revisi) kebijakan pemotongan tersebut, justru seharusnya kita mendorong agar insentif ditambah," tegas Sultan B Najamudin.

Dalam kesempatan ini, Senator asal Bengkulu menyatakan sangat memahami situasi keuangan negara yang sedang melakukan efisiensi anggaran secara masif akibat terdampak Pandemi global tersebut.

“Saya kira pemerintah harus membuat skala prioritas dari kebutuhan anggaran negara. Jadi dengan demikian pemerintah benar-benar memahami sektor-sektor mana saja yang memang urgen untuk tetap di utamakan. Padahal insentif tenaga kesehatan sebelum dipotong saja masih tergolong kecil," tambahnya.

Wakil Ketua DPD RI itu juga menegaskan bahwa insentif tenaga kesehatan ini bukan hanya tentang persoalan kesejahteraan mereka yang sedang mempertaruhkan nyawa dalam menghadapi Pandemi. Tetapi ini lebih tentang bagaimana kita bisa memanusiakan manusia dengan penghargaan yang layak.