Wakil Ketua DPR Minta Rakyat Tak Sorot Kunker Dewan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menegaskan masalah kunjungan kerja ke luar negeri atau kunker sudah dibatasi sejak awal 2012. Kunker tidak lagi berkaitan dengan penjalanan fungsi anggaran dan dan pengawasan, tetapi hanya legislasi.

”Kesepakatan bersama antara pimpinan DPR dengan alat kelengkapan dewan lainnya adalah kunker hanya diperbolehkan untuk menyelesaikan perancangan undang-undang,” tegas Taufik  di gedung DPR Ri, Selasa (19/9).

Menurutnya, perancangan UU tidak bisa hanya bergantung kepada referensi literatur dan pengalaman dalam negeri. ”Jadi harus dapat pengalaman dari instansi negara lain,” imbuhnya. Dia menilai kunker ke luar negeri saat ini sudah sangat dibatasi dan tidak bisa lagi sembarangan.

”Yang jelas, kami mengusulkan agar Badan Kehormatan DPR berperan aktif untuk mengawasi kunjungan tersebut. Pertama, BK harus memantau prakunjungan. Harus diperhatikan apa saja agendanya. Kemudian setelah kunjungan selesai dipantau kembali apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau bahkan lebih baik lagi. Atau sebaliknya, justru tidak sesuai rencana. Maka perlu ada penindakan,” papar Taufik yang juga Sekjen PAN ini.