Wakil Ketua DPR: Perlu Kepastian Regulasi EBT
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan perlu adanya kepastian regulasi terkait pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menggantikan energi fosil yang mendominasi kebutuhan energi di Indonesia.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto saat membuka acara “The Parliamentary Role in Meeting the Clean Air Challenge,” yang diselenggarakan Green Economy Caucus DPR bersama Air Quality Asia di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (05/10/2017).
Agus mengakui, masih banyak tantangan dalam mengembangkan energi yang ramah lingkungan demi terciptanya udara yang bersih.
Tantangan utama terletak pada kepastian regulasi dan aspek ekonomi dalam mengembangkan energi terbarukan.
Selain itu, lanjutnya, dibutuhkan langkah yang berani berupa kebijakan dan kemauan politik secara bersama untuk dapat mendorong pengembangan energi bersih ramah lingkungan.
Sebagai bentuk komitmen DPR RI, tambahnya, DPR telah menyelenggarakan kegiatan Senior Official Meeting (SOM) dengan mengangkat tema Potensi, Tantangan dan Usulan Solusi untuk Pengembangan Panas Bumi di Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan memberikan solusi bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan pengembangan energi EBT.
“Pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tingkat Kementerian dan telah memberikan kesamaan visi dan sinergi positif lintas sektoral antara para pemangku kepentingan,” jelas politisi dari F-Demokrat ini.
Turut hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya dan sejumlah anggota dewan, diantaranya Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha, Aryo P.S. Djojohadikusumo (F-Gerindra), Mercy Chriesty Barends (F-PDIP), Andreas Susetyo (F-PDIP), Dewi Coryati (F-PAN) serta Katherine Oendoen (F-Gerindra). (adv/jpnn)
Agus Hermanto mengakui, masih banyak tantangan dalam mengembangkan energi yang ramah lingkungan demi terciptanya udara yang bersih.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah