Wakil Ketua DPR: Pimpinan Tidak Bisa Intervensi Pembuatan UU

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin mengatakan pimpinan parlemen tidak bisa dan tak boleh mengintervensi proses pembuatan suatu undang-undang (UU).

Politikus dari Lampung itu menuturkan bahwa cepat atau lambatnya suatu UU dibuat di DPR itu tergantung dari berbagai faktor, bukan karena ditentukan oleh pimpinan DPR.

“Pimpinan DPR tidak berani menetapkan UU harus selesai dalam waktu tertentu. Semua tergantung dari situasi dan kondisi, dan sempurnanya pembahasan UU itu, serta dinyatakan lengkap dan baik oleh sembilan fraksi maupun pemerintah,” kata Aziz saat menjadi narasumber Bimbingan Teknis Online Proses dan Bimbingan Penyusunan Undang-Undang, Selasa (19/5), secara virtual.

Wakil ketua umum Partai Golkar itu menambahkan bahwa dalam proses pembuatan UU, DPR tentu harus mendengar masukan yang tidak hanya dari kalangan intelektual, akademisi, tetapi juga masyarakat umum.

Nah, ujar Aziz, dalam proses yang biasanya dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum (RPDU) itu bisa memakan waktu yang cepat atau lama.

“Masukan itu bisa panjang, bisa pendek tergantung perdebatan dan diskusi yang dilaksanakan,” ujar Aziz.

Selain itu, ujar Aziz, dalam pembuatan UU ada diskusi internal di antara DPR.

Kemudian, diskusi internal Pemerintah. Berikutnya diskusi bersama antara DPR dan pemerintah.