Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memberikan beberapa usulan dalam rangka menyikapi kebijakan tarif Resiprokal yang dirilis AS pada tanggal 2 April 2025 di acara Liberation Day kemarin.

Adies menilai dengan adanya kebijakan tersebut, maka babak baru perang dagang dunia versi 2.0 dimulai kembali.

Diketahui, setidaknya terdapat 180 negara terdampak kebijakan Tarif Resiprokal tersebut, yaitu dengan menggunakan tarif dasar 10 persen, tak terkecuali Indonesia yang dikenakan tarif tambahan sebesar 32 persen.

Hal itu berdampak signifikan terhadap penurunan daya saing produk negara eksportir ke AS, tidak terkecuali Indonesia.

Karenanya, ditinjau dari kelangsungan usaha eksportir, terutama untuk produsen produk ekspor unggulan ke AS seperti elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut, Adies menilai kiranya perlu langkah-langkah segera menemukan pemecahan masalah.

“Apakah itu kesegeraan negosiasi dengan mitra dagang AS ataukah dukungan fasilitasi menemukan pasar pengganti AS. Hal ini diperlukan agar keberlanjutan produksi dan kapasitas produksi produsen ekspor tidak terdampak secara signifikan, termasuk mitigasi terhadap implikasi PHK karena menurunnya volume penjualan sebagai akibat kebijakan tarif AS,” ujar Adies dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/4/2025).

Selain itu, dia menilai Pemerintah perlu merumuskan langkah antisipatif jangka pendek untuk mencegah terjadinya spill over atau membanjirnya berbagai produk-produk asing ke Indonesia dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif resiprokal AS.

“Lebih jauh lagi, kami DPR RI concern dan mendukung adanya langkah-langkah dan upaya-upaya koordinatif mitigasi risiko instabilitas keuangan yang mungkin dapat saja terjadi dalam jangka pendek ini,” ujar Politikus Partai Golkar itu.