Wakil Ketua DPR RI Pertanyakan Alasan Penelitian Vaksin Nusantara Ditunda Sementara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azid Syamsudin mempertanyakan alasan penghentian proses penelitian vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
Menurut dia, DPR mendorong para peneliti untuk menjelaskan alasan penghentian tersebut, mengingat vaksin ini sudah lolos uji klinis tahap satu.
DPR juga meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengeluarkan persetujuan proses uji klinis tahap dua terhadap vaksin Nusantara.
"Sejak awal DPR mendukung vaksin Nusantara. Ini kerja keras yang jelas tidak mudah. Memiliki kekuatan luhur untuk memulihkan kondisi bangsa dari wabah Covid-19. Para peneliti harapannya dapat terbuka atas kondisi yang terjadi," terang Azis Syamsuddin dalam siaran persnya, Kamis (25/3/2021).
Azis juga meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung dan mempermudah proses uji klinis vaksin Nusantara maupun vaksin buatan dalam negeri lainnya.
Hal itu, lanjut Azis, mengingat persediaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal terbatas.
"Sangat disayangkan jika gagasan besar untuk bangsa ini gagal. DPR akan terus mendorong pemerintah untuk mendukung pembiayaan penelitian vaksin Covid-19 dalam negeri, khususnya vaksin Nusantara agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri sesuai dengan karakteristik orang Indonesia, termasuk jaminan kehalalannya," jelas Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga merespon adanya hasil survei nasional yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan persentase tertinggi warga yang menolak untuk divaksin Covid-19 cukup tinggi, khususnya di DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Azid Syamsudin pertanyakan alasan berhentinya proses penelitian vaksin Nusantara.
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia