Wakil Ketua MPR Ajak GM FKPPI Adaptif Terhadap Arus Zaman

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus juga Dewan Penasehat GM FKPPI Jawa Timur Ahmad Basarah meminta kepada anggota Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Provinsi Jawa Timur untuk responsif dan adaptif serta lentur terhadap tantangan dan perubahan zaman yang semakin dinamis.

Menurutnya, GM FKPPI harus segera mengubah strategi perjuangan organisasi yang lebih kontekstual tanpa harus meninggalkan hal-hal prinsip agar eksistensi organisasi dapat terus terpelihara dan lestari.

Hal tersebut Basarah dalam Orasi Kebangsaan dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) FKPPI ke-41 dengan tema "Pancasila Menjawab Tantangan Zaman: Harmoni dalam Kebhinnekaan", di Istana Gebang Keluarga Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, Sabtu (21/9/2019).

Basarah dalam paparannya, membedakan tantangan dulu dan sekarang. Dulu, perang bersifat konvensional, mengandalkan fisik dan kekuatan militer. Sekarang, kita menghadapi perang modern, bersifat nir militer dan lintas negara, namun memiliki daya hancur demikian hebat.

“Sasaran yang ditarget adalah penghancuran budaya, ekonomi dan moral bangsa," jelas Basarah.

Serangan terhadap ideologi Pancasila demikian jelas dan tidak jarang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial. Dengan mudah di media sosial, bisa ditemukan propaganda masif mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Tidak jarang Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi usang dan tidak up to date menjawab tantangan zaman.

"Nilai-nilai luhur Pancasila telah tergerus dalam kontestasi ideologi individualisme-liberalisme dan ekstrimisme agama yang bekerja aktif di tengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai baru tersebut seakan menjadi standar baru yang harus dipaksakan untuk diterima sebagai suatu kebenaran bernegara" mantan Presiden GMNI ini.

Di bidang ekonomi salah satu contohnya adalah penguasaan aset yang tertumpu pada segelintir pihak saja, sehingga sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia hanya menjadi jargon kenegaraan tanpa memiliki fungsi praksisnya sebagai dasar dan pedoman perilaku sosial dan ekonomi bagi seluruh anak bangsa.