Wakil Ketua MPR Ajak Media Tangkal Hoaks
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua insan pers untuk menjaga wibawa dan kehormatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi.
Menurut dia, cara paling efektif menjaga wibawa pers adalah dengan tidak ikut menyebar berita bohong atau hoaks dan ikut aktif meluruskan segala berita bohong yang disebarkan melalui medsos agar ruang publik bersih dari residu demokrasi liberal ini.
"Kami tidak berharap media sosial menggantikan posisi media mainstream dalam menyebarkan berita. Saya prihatin membaca laporan Kemenkominfo yang pernah merilis ada 800 ribu situs penyebar hoaks di Indonesia. Lalu baru kemarin, Kemenkominfo menemukan 1.479 isu hoaks tentang Covid-19 di 2.697 akun media sosial sejak Januari 2021 sampai sekarang,’" ujar Basarah dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI kerja sama dengan PWI Kota Malang Raya di Malang yang digelar secara virtual, Sabtu (13/3).
Menurut mantan aktifis mahasiswa 98 ini, insan pers punya kewajiban meluruskan semua berita bohong itu untuk menumbuhkan suasana damai, harmonis, dan tenteram di tengah masyarakat.
Fungsi pers berkembang tidak hanya melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga melakukan civic education kepada masyarakat luas.
"Dalam teori media massa yang lebih modern dikatakan, pers juga harus melakukan advokasi dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, misalnya dengan meluruskan berita-berita bohong yang merusak pikiran mereka sekaligus menumbuhkan stigma kepada citra para wartawan itu sendiri," tutur Basarah.
Dalam Rapat Kerja PWI Malang acara yang bertema 'Tingkatkan Kesejahteraan, Tanpa Abaikan Profesionalisme' itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini merasa optimis insan pers mampu melawan derasnya gempuran berita hoaks yang tersebar di Indonesia.
Basarah mengajak semua insan pers merenungkan kembali fungsi pers sesuai Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999, bahwa media massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, juga tentu saja lembaga bisnis.
Kami tidak berharap media sosial menggantikan posisi media mainstream dalam menyebarkan berita.
- Kemendes PDT Pastikan Info Rekrutmen Pendamping Lokal Desa 2024-2025 Hoaks
- Komdigi Bersama KTP2JB Sosialisasikan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 kepada Puluhan Media
- Waka MPR Lakukan Uji Coba Makan Bergizi Gratis di Donggala
- Eddy Soeparno Dukung Diplomasi Prabowo Membangun Kolaborasi Global Hadapi Krisis Iklim
- MPR & ILUNI FHUI Gelar Justisia Half Marathon, Plt Sekjen Siti Fauziah Sampaikan Ini
- Ahmad Muzani Ingatkan Warga Jaga Persatuan & Kesatuan Menjelang Pilkada 2024