Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid Minta Definisi Keluarga di RUU KIA Dilengkapi

Kemudian hak bagi ibu dan/atau anak penyandang disabilitas, kesempatan dan fasilitas menyusui yang layak bagi ibu yang bekerja, cuti hingga 6 bulan bagi ibu melahirkan, pencatatan donor ASI sehingga tidak mencegah perkawinan di antara saudara persusuan, dan kehadiran negara melalui lembaga asuhan anak bagi anak yang orang tua dan/atau keluarganya meninggal dunia.

“Dengan kondisi tersebut, Fraksi PKS menyatakan menyetujui untuk disahkan, dengan catatan," ujarnya.

HNW menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar draf akhir RUU KIA yang dibawa ke forum pengambilan keputusan tingkat pertama pada Rapat Paripurna DPR nantinya sudah memasukkan catatan-catatan yang disampaikan Fraksi PKS demi kebaikan ibu dan anak.

"Agar undang-undang yang baik ini bisa dilaksanakan, karena tidak bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (mrk/jpnn)