Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat Dorong Kolaborasi untuk Optimalkan Potensi Lahan Basah

Pada kesempatan yang sama, Fungsional Madya Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/ Bappenas Dadang Jainal Mutaqin mengungkapkan arah kebijakan pemerintah terhadap lahan basah saat ini baru tertuju pada lahan gambut dan mangrove.

Diakui Dadang, saat ini kita menghadapi bencana yang mengancam kehidupan manusia. Setidaknya, jelas dia, ada tiga krisis yang mengancam manusia saat ini yaitu perubahan iklim, peningkatan polusi dan kehilangan keanekaragaman hayati.

"Hal itu sudah ditandai dengan tren peningkatan bencana pada beberapa tahun terakhir, yang didominasi bencana hydro meteorologi," jelas Dadang.

Menurut Dadang, dampak ekonomi yang ditimbulkan sejumlah bencana itu sejak 2020-2024 lebih dari Rp 500 triliun di luar kerugian kehilangan nyawa manusia.

Jika bencana itu tidak dicegah, tegas dia, akan semakin besar dampaknya.

"Visi pengelolaan lahan basah di Indonesia mengarah pada pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan ekosistem rendah karbon menuju visi Indonesia 2045," ujar Dadang.

Sekretaris Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Ayu Dewi Utari mengungkan pihaknya menargetkan restorasi gambut seluas 1,2 juta hektare dan restorasi mangrove seluas 600 ribu hektare di tanah air hingga akhir 2024.

"Dalam proses restorasi dibutuhkan pemutakhiran peta mangrove setiap tahun mengingat cepatnya perubahan yang terjadi," ungkap Ayu.