Wakil Ketua MPR Minta Penerapan Kurikulum Merdeka Nasional Dipersiapkan Secara Matang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan agar jumlah dan kapasitas guru serta infrastruktur harus dipersiapkan secara matang dalam upaya memenuhi kebutuhan penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional.

"Penerapan Kurikulum Merdeka secara nasional membutuhkan kecukupan dari sisi jumlah dan kapasitas guru agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara maksimal sehingga perlu dipersiapkan secara matang," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/12).

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memastikan Kurikulum Merdeka akan diterapkan secara nasional pada 2024.

Saat ini sebanyak 80 persen sekolah di semua jenjang secara sukarela telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

Di sisi lain, catatan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek memperkirakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring dengan banyaknya guru yang pensiun.

Menurut Lestari, kesiapan penerapan Kurikulum Merdeka harus segera dipastikan, baik dari sisi kualitas dan jumlah guru, serta kesiapan infrastrukturnya.

Rerie yang akrab disapa mengatakan dalam penerapan kurikulum, guru berperan sebagai pengembang kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan dan mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada peserta didik.

"Tantangan dalam membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul merupakan salah satu tantangan terbesar bangsa agar memiliki daya saing yang tinggi di masa datang," ungkap Anggota Komisi X DPR dari Dapil Jawa Tengah II itu.