Wakil Ketua MPR Minta Warga Balikpapan tak Ikut Demo

jpnn.com - KUTIM - Wakil Ketua MPR Mahyudin melakukan roadshow di Kalimantan Timur untuk menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sejak Rabu (16/11) Mahyudin telah mengunjungi beberapa titik.
di antaranya Samarinda, Bontang, Kutai Timur, Sangatta dan terakhir di Balikpapan yaitu di SMAN 6 Balikpapan dan Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas (STT Migas) Balikpapan.
"Saya telah delapan kali menyampaikan pengantar sosialisasi Empat Pilar MPR," kata Mahyudin ketika berbicara di depan mahasiswa STT Migas Balikpapan, Senin (21/11/2016).
Ini adalah sosialisasi Empat Pilar terakhir dalam roadshow Mahyudin di Kalimantan Timur.
Dalam sosialisasi di STT Migas, Mahyudin sempat menyinggung soal rencana demo besar-besaran pada 2 Desember mendatang di Jakarta.
Mahyudin minta warga Balikpapan untuk tidak ikut-ikutan dalam demo menyangkut isu dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Saya imbau Balikpapan tidak usah ikut-ikutan. Apalagi kalau berencana datang ke Jakarta. Kalau mau ke Jakarta, datanglah ke DPR atau MPR untuk melakukan studi banding. Belajar bagaimana cara membuat undang-undang. STT Migas bisa memberikan masukan untuk UU tentang Migas," pinta Mahyudin.
Berkaitan dengan kondisi sekarang, Mahyudin melanjutkan, Indonesia menghadapi tantangan internal, di antaranya pandangan keagamaan yang sempit dan isu radikalisme.
KUTIM - Wakil Ketua MPR Mahyudin melakukan roadshow di Kalimantan Timur untuk menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sejak Rabu (16/11) Mahyudin
- Begitu Pensiun, PPPK Tidak Mendapatkan Apa Pun
- Marak PHK, Wamenaker: Masih Banyak Lapangan Kerja
- Bank Mega & IHH Healthcare Singapura Bersinergi Beri Layanan Kesehatan bagi Nasabah MegaFirst
- Bamus Betawi Berpartisipasi dalam Kegiatan Internasional Malaysia Madani
- Level Up Peradi: UU Desain Industri Sudah Kedaluwarsa, Harus Direvisi
- Soal Polemik THR Mitra, Pakar: Tuntutan Populis yang Kontradiktif dengan Regulasi