Wakil Ketua MPR: Pemilihan Secara Langsung Perlu Dievaluasi

jpnn.com, SAMARINDA - Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden secara langsung. Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan secara langsung ini.
“Evaluasi pemilihan secara langsung bukan berarti mengembalikan ke pemilihan kepala daerah dan presiden seperti pada masa lalu melainkan evaluasi soal efektivitas, efisiensi, dan dampak negatif," katanya di Samarinda, Selasa (4/12/2018), usai sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Himpunan Wanita Karya Samarinda.
Mahyudin menjelaskan pemilihan kepala daerah diatur dalam UU. Sedangkan pemilihan presiden diatur dalam UUD. Dalam UUD disebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis.
“Ini memungkinan bagi kita untuk mengevaluasi UU dan melakukan perubahan UU,” sebutnya.
Evaluasi pemilihan kepala daerah secara langsung itu, kata Mahyudin, meliputi bagaimana efektivitas dari pemilihan secara langsung, bagaimana efisiensi anggaran, dan konflik-konflik horisintal sebagai ekses pemilihan secara langsung.
“Mungkin kita bisa melakukan pemilihan gubernur secara langsung, tapi bupati atau walikota cukup dipilih oleh DPRD dalam rangka efisiensi anggaran dan mengurangi efek negatif," jelasnya.
Begitu juga dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. “Tidak ada salahnya dievaluasi juga. Apakah pemilihan presiden secara langsung ini sudah tepat," ujar Mahyudin.
Dia melihat ada bibit dan potensi perpecahan secara horisontal di masyarakat. “Kalau Pilpres kita evaluasi bukan berarti harus kembali seperti dulu. Apakah sistem pemilihan ini sudah tepat atau perlu perbaikan. Apakah kita perlu mencontoh negara Amerika Serikat dengan sistem pemilihan negara bagian yang juga belum tentu pas dengan kita,” paparnya.
Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat pemerintah dan DPR perlu mengevaluasi pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
- Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2029, Ahmad Sahroni: Masih Dini untuk Bicara Pilpres
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan