Wakil Ketua MPR Prihatin Sentimen Rasial Berkembang di Negeri Kampiun Demokrasi

Sejumlah masyarakat Indonesia di AS juga dilaporkan cemas dengan meningkatnya kasus-kasus rasialisme pada keturunan Asia-Amerika.

Menurut Basarah, kasus-kasus yang melawan hati nurani itu sebenarnya tidak perlu terjadi kalau warga AS atau warga negara mana pun di dunia ini arif dan bijaksana menyikapi berita yang beredar tentang Covid-19.

Dia mengatakan media massa sebenarnya sudah memberitakan sejak 14 Januari 2021 lalu bahwa tim penyelidik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pimpinan Peter Ben Embarek sama sekali tidak menemukan fakta Wuhan menjadi sumber pertama virus corona yang merebak pada 2019, apalagi akibat kebocoran laboratorium di Kota Wuhan seperti yang diteorikan selama ini.

Basarah mengatakan kasus-kasus rasialis yang kini merebak di AS seharusnya menjadi pelajaran buat masyarakat di Indonesia agar tak gampang disulut emosi hanya gara-gara membaca berita yang belum tentu benar alias hoaks.

“Amerika yang besar dan sudah lama berdemokrasi serta getol mengampanyekan isu-isu HAM saja bisa goyah akibat terprovokasi berita hoaks, apalagi kita. Masyarakat kita juga multikultural seperti masyarakat di AS,” jelas ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR itu.

Menurut Basarah, Amerika telah meratifikasi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) sejak 28 Oktober 1994.

Pasal 16 covenant ini mewajibkan negara yang telah meratifikasinya menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan terhadap berbagai tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan konvensi ini, maupun hak memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak akibat diskriminasi semacam itu.

“Untuk itu saya berharap Kedutaan Besar Republik Indonesia di AS agar mencermati kasus-kasus serangan berbau rasialisme yang menimpa warga Indonesia yang menetap di sana, lalu memberikan perlindungan dan advokasi hukum semaksimal mungkin. AS tidak boleh mengingkari covenant yang telah mereka sepakati sendiri,’’ ujar doktor ilmu hukum lulusan Universitas Diponegoro Semarang ini.