Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Menjawab, Mampukah Menyelesaikan Dengan Tepat?
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Pasalnya, kata Syarief, setelah banyak langkah dilakukan yang dibekali Perppu Nomor 1 Tahun 2020, belum ada penurunan angka positif yang signifikan.
Syarief juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran PSBB serta mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan di tengah masih tingginya kasus positif COVID-19, tetapi masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan tegas.
Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan yang dimiliki.
"Bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).
Hingga kini, pandemi Covid-19 memang belum menemukan titik akhir penyebaran kasus terkontaminasi.
Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terjadi penambahan kasus positif harian tertinggi mencapai 1.043 pada Selasa (9/6). Minggu (7/6) terjadi penambahan 672 kasus, dan Senin (8/6), 847 kasus.
Syarief menegaskan angka ini menunjukkan bahwa kasus terkontaminasi positif Covid-19 kian meningkat dari hari ke hari.
Pimpinan MPR RI mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.
- Pesan Khusus Plt Sekjen Siti Fauziah Saat Pimpin Mutasi di Lingkungan Setjen MPR
- Wakil Ketua MPR Ibas Berharap Kompolnas jadi Penyeimbang Baik Buruknya Wajah Polri
- Wakil Ketua MPR: Kualitas Pendidikan Harus jadi Perhatian Semua Pihak
- Prabowo Selamatkan Sritex, Eddy Soerparno: Ini Bentuk Nyata Presiden
- Pejabat Komdigi Lindungi Judol, Eddy Soeparno: Merusak Generasi Muda
- Kasus Korupsi Proyek APD Covid-19, KPK Jebloskan Pengusaha Ini ke Sel Tahanan