Wakil Ketua MPR RI: Pemerintah Harus Menjawab, Mampukah Menyelesaikan Dengan Tepat?

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
Pasalnya, kata Syarief, setelah banyak langkah dilakukan yang dibekali Perppu Nomor 1 Tahun 2020, belum ada penurunan angka positif yang signifikan.
Syarief juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberi kelonggaran PSBB serta mulai membuka pusat-pusat perbelanjaan di tengah masih tingginya kasus positif COVID-19, tetapi masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan tegas.
Menurutnya, pemerintah harus berperan aktif untuk menekan laju penambahan kasus harian dengan berbagai kebijakan dan kemampuan yang dimiliki.
"Bukan membuat kebijakan yang kontraproduktif atau menyerahkan kepada rakyat alternatif pilihan apakah PSBB atau keluar rumah beraktivitas dengan tetap disiplin mengikuti protokoler kesehatan," ujar Syarief dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).
Hingga kini, pandemi Covid-19 memang belum menemukan titik akhir penyebaran kasus terkontaminasi.
Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terjadi penambahan kasus positif harian tertinggi mencapai 1.043 pada Selasa (9/6). Minggu (7/6) terjadi penambahan 672 kasus, dan Senin (8/6), 847 kasus.
Syarief menegaskan angka ini menunjukkan bahwa kasus terkontaminasi positif Covid-19 kian meningkat dari hari ke hari.
Pimpinan MPR RI mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi virus corona.
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Dukung Pengembangan Kopi di Indonesia, Ibas: Majukan Hingga Mendunia
- Temui Wamen Guo Fang, Waka MPR Eddy Soeparno Bahas Pengembangan Energi Terbarukan
- Waka MPR Dorong Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan Bagi Guru Harus Dijalankan
- Pimpinan MPR Respons soal Terbitnya Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Ketua MPR: Tindakan Kelompok Radikal Bisa Ciderai Perjuangan Rakyat Palestina