Wakil Ketua MPR RI: Pengumuman Pasien Covid-19 Itu Sekarang Cukup Seminggu Sekali

”Kalau cuma Rp 2,3 triliun untuk pesantren tidak cukup. Terus di mana prioritas peningkatan SDM (sumber daya manusia) itu?” katanya.

Besaran dana untuk kalangan pesantren yang hanya diplot Rp 2,3 triliun, menurut Jazilul, menunjukkan bahwa sektor pendidikan tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah di era pandemik Covid-19 ini.

“Pandemi ini menjadi ancaman pendidikan ke depan. Jadi harus dapat prioritas utama. Jangan hanya pikir sistem keuangan dan pemulihan ekonomi. Namun, kemudian tidak kita sadari generasi kita lemah. Maka, bagaimana rumusannya menangani pendidikan. Pendidikan jarak jauh (virtual) itu apakah efektif? Terus bagaimana yang tinggal di daerah jauh, kan (akses) internet enggak bagus. Jadi, anggaran Rp 2,3 triliun itu harus ditambah,” urainya.

Apalagi, kata Jazilul, alokasi anggaran tersebut tidak hanya untuk pesantren, tetapi juga kegiatan keagamaan Islam lainnya.

”Anggaran itu kecil sekali. Apalagi untuk lembaga pendidikan agama Islam yang lain. Untuk pesantren saja enggak cukup maka Rp 2,3 triliun itu ada gunanya. Pesantren saja ada 28 ribu,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mengatakan, sistem pendidikan virtual seperti sekarang ini dipastikan akan menjadi masalah dalam proses transfer pengetahuan.

“Soal belajar virtual itu tidak bisa diukur. Apakah sudah efektif? Kan belum diketahui hasilnya,” katanya.

Apalagi, hingga saat ini pemerintah belum memiliki konsep yang baku mengenai sistem pendidikan virtual.

“Ini belum jelas, dan itu tergantung kemampuan sekolah, orang tua. Kan ini butuh biaya besar. Menurut saya, belum ada konsep penyelamatan pendidikan. Itu menunjukkan tidak ada kreativitas dalam pengembangan pendidikan,” katanya.

Menurut anggota Komisi III DPR itu, saat ini banyak guru maupun orangtua yang kesulitan dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh bagi anak didiknya.

”Sekarang saja banyak guru, dosen, orang tua yang kesulitan. Mereka tidak bisa mengoperasikan (sistem virtual). Dosen ngomong, dikira mahasiswa dengar padahal tidak dengar. Jadi pemerintah jangan hanya mengumumkan jumlah pasien setiap hari di televisi, tetapi bagaimana televisi itu juga bisa dipakai untuk siaran pendidikan. Kalau pengumuman jumlah pasien Covid-19 itu mungkin sekarang cukup seminggu sekali,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah bakal mengucurkan dana Rp 2,36 triliun untuk pesantren guna menunjang kegiatan saat pemberlakuan new normal.