Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Langkah Strategis Wujudkan Lingkungan Ramah Disabilitas

"Pengembangan potensi tersebut membutuhkan tindak lanjut melalui dukungan fasilitas penunjang, seperti akses pada informasi, pelayanan kesehatan yang memadai dan melibatkan para sahabat difabel dalam berbagai inisiatif pembangunan," tegas Rerie.

Diskusi yang dimoderatori Anggiasari Puji Aryatie (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR) itu juga menghadirkan narasumber, seperti Maliki (Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Dante Rigmalia (Ketua sekaligus Komisioner Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia/KNDRI), dan Norman Yulian (Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia).

Hadir pula Hj Sri Wulan (Anggota Komisi VIII DPR) dan Cucu Saidah (Inisiator Jakarta Free Barrier Tourism) sebagai penanggap.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan pada tahun lalu jumlah penyandang disabilitas kelompok sedang dan berat tercatat 4,3 juta orang.

Menyikapi kondisi tersebut, kata Maliki, pemerintah berupaya mendukung melalui langkah pendataan penyandang disabilitas di tanah air secara komprehensif.

"Pendataan yang akurat dapat membantu dalam proses pemberian dukungan secara tepat bagi para penyandang disabilitas, seperti di sektor pendidikan dan kesehatan," terangnya.

Diakui Maliki, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para penyandang disabilitas sudah cukup baik, tetapi kepemilikan NIK tersebut belum diikuti dengan kemudahan mengakses sejumlah layanan.

Demikian juga kepemilikan jaminan kesehatan para penyandang disabilitas yang cukup tinggi (72 persen), belum dibarengi dengan kemudahan akses menuju fasilitas kesehatan bagi mereka.