Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Langkah Strategis Wujudkan Lingkungan Ramah Disabilitas

Anggota Komisi VIII DPR Sri Wulan mengakui masih banyak hal yang harus dilakukan dan diperhatikan agar kelompok difabel di tanah air mendapatkan hak yang setara.

Menurutnya, membutuhkan keterlibatan banyak pihak agar sejumlah kebijakan mampu direalisasikan untuk mendukung pemenuhan hak para penyandang disabilitas.

Diakui Sri Wulan, sejatinya sejumlah program kemitraan antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Sosial juga banyak ditujukan untuk para penyandang disabilitas dengan tujuan agar mereka memiliki kesejahteraan yang sama.

Pada kesempatan itu, Sri Wulan juga sepakat agar upaya sosialisasi terkait kebijakan dan pemenuhan kebutuhan para penyandang disabilitas di tanah air terus ditingkatkan.

Inisiator Jakarta Free Barrier Tourism (JBFT) Cucu Saidah berpendapat setidaknya ada beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam upaya merealisasikan kebijakan terkait pemenuhan hak kelompok difabel.

Antara lain terkait membangun kerjasama yang baik dengan banyak pihak tidak hanya untuk mewujudkan kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga harus mewujudkan kemandirian dan juga keselamatan mereka.

Selain itu, tegas Cucu, konsisten mewujudkan aksesibilitas kelompok difabel di ruang-ruang publik.

"Salah satu caranya dengan menjadikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas menjadi prasyarat bagi banyak hal, termasuk dalam melakukan perencanaan pembangunan di kota dan desa," imbuh Cucu.