Wakil Komisi XI DPR Dorong OJK Usut Oknum Nakal Perbankan Syariah
jpnn.com, JAKARTA - Tudingan pengusaha nasional Jusuf Hamka terhadap buruknya kinerja bank Syariah di ruang publik memantik perhatian banyak kalangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta mengusut oknum-oknum yang terlibat secara fair dan transparan.
“Kami mendorong OJK untuk mengusut tuntas kasus ini secara fair dan transparan. Jika memang ada oknum-oknum nakal yang terlibat juga harus diberikan sanksi yang setimpal karena kasus ini menyangkut citra perbankan Syariah,” ujar Wakil Ketua Komisi XI Fathan Subchi, Minggu (25/7/2021).
Fathan menjelaskan bisnis perbankan sangat dipengaruhi oleh persepsi dan kepercayaan masyarakat. Pun dalam membangun kepercayaan publik, lembaga penyedia jasa keuangan membutuhkan waktu lama.
“Jika nama baik ini kemudian dirusak oleh oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan jalan pintas maka mereka harus dihukum karena memicu persepsi jelek masyarakat terhadap kinerja perbankan Syariah,” kata Fathan.
Pernyataan jika bank Syariah, lanjut Fathan merupakan persoalan serius. Apalagi saat ini Indonesia sedang gencar membangun ekosistem ekonomi Syariah.
“Saat ini kita sedang membangun ekosistem ekonomi Syariah karena peluangnya sangat besar. Bahkan kita bermimpi bisa membangun ekosistem ekonomi Syariah terbesar di dunia. Jika kemudian pilar utama ekonomi Syariah seperti perbankan Syariah tidak dibangun secara prudent, maka harapan kita sekadar impian saja,” kata Fathan.
Politikus PKB ini mendukung upaya OJK yang dalam waktu dekat akan memanggil Jusuf Hamka untuk meminta klarifikasi.
Tudingan pengusaha nasional Jusuf Hamka terhadap buruknya kinerja bank Syariah di ruang publik memantik perhatian banyak kalangan.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online