Wakil Rakyat Blak-blakan Masalah Honorer jadi PPPK, Ini Rumit, Pak!

Sebelumnya, saat Raker dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KemenPAN-RB, BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Senayan, Rabu (12/6), Kamran sudah bersuara lantang mengenai masalah tersebut.

Saat itu dia mengatakan, operator bisa menghapus data honorer yang sudah lama mengabdi, diganti dengan honorer baru.

“Operator sangat penting. Dia bisa mengganti dapodik, diganti orang baru,” kata Kamran.

Dia mengatakan, kecurangan seperti itu bisa terjadi karena ada peran penguasa di daerah.

Kamran saat itu bercerita, pernah ada kasus seorang pedagang di pasar, yang tidak pernah menjadi tenaga honorer, tiba-tiba diangkat menjadi ASN.

“Orang jualan di pasar, tidak pernah jadi honorer, tiba-tiba jadi pegawai, karena ada tingkat (akses dengan) penguasa. Yang seperti ini jangan terjadi lagi,” cetus mantan anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow itu.

Nah, saat RDPU pada Rabu, Kamran kembali menyoroti soal pendataan honorer.

Dia mengatakan, data jumlah honorer naik turun tergantung kepentingan penguasa di daerah.