Wakil Wako Surabaya Tantang SBY

Itulah yang kemudian direspons Bambang D.H. Sebab, dia berasal dari PDIP dan bagian dari unsur pimpinan daerah yang ikut berdemonstrasi menentang kenaikan BBM.

 

Menurut Bambang, bila ada kebijakan pusat yang dianggap tak sesuai dengan kepentingan masyarakat banyak, setiap warga negara berhak mengekspresikan aspirasinya. "Apalagi, saya adalah petugas partai yang ditempatkan menjadi Wawali Kota Surabaya. Bila sudah menjadi garis partai menolak kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat banyak, tentu saya akan memilih ikut menolak," kata pria yang pernah menjadi wali kota Surabaya selama 7,5 tahun tersebut.

 

Bambang mencontohkan, dasar dirinya mengambil keputusan adalah aspirasi masyarakat sekaligus garis partai. "Saya tak ragu lagi," tandasnya.

 

Pejabat kelahiran Pacitan tersebut kemudian mengatakan, bila memang sikapnya tersebut dianggap pengkhianatan dan subversif, dirinya siap ditangkap. "Artinya, pemerintah mempunyai aparat yang berwenang. Jadi, ya silakan ditangkap saja dengan tuduhan subversif. Tapi, saya tak akan pernah meralat sikap saya," tegasnya. (ano/c10/agm)