JPNN.com 
Wakil Wali Kota Depok Apresiasi Kerja Cepat BPN
Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto dalam sambutan tertulisnya mengatakan kolaborasi dan kerja cepat ini diwujudkan dengan 107,1 Juta bidang tanah dari target 126 juta bidang tanah termasuk di Kota Depok.
“Diharapkan pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar,” ujar Hadi.
Selain itu, melalui program PTSL, saat ini telah terdapat 10 Kabupaten/Kota yang dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap.
“Dalam menyukseskan program PTSL, saya telah mengajak para Kepala Daerah untuk membantu masyarakat dengan membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama kali,” imbunnya.
Hingga saat ini telah terdapat 118 kabupaten/kota yang membebaskan BPHTB. Terhadap kabupaten/kota yang belum membebaskan BPHTB.
“Saya mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat segera dilakukan pembebasan BPHTB, sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan tanahnya,” jelas Hadi.
Dalam melakukan akselerasi pendaftaran tanah, Kementerian ATR/BPN juga mendorong pendaftaran tanah yang diperuntukan bagi masyarakat hukum adat yang ditempuh melalui skema pendaftaran tanah secara komunal, seperti yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua.
Skema pendaftaran tanah secara komunal akan menjadi model dalam pensertifikatan tanah-tanah adat.
Wakil Wali Kota Depok memberikan apresiasi atas realisasi kinerja yang dibangun Badan Pertanahan Nasional dalam menjalankan program-program Kementerian ATR/BPN.
- Kasus Pagar Laut di Bekasi, 9 Orang Jadi Tersangka
- Kepala BPN Ungkap Sertifikat Tanah di Rentang 1961-1997 Rawan Diserobot
- Rahmat Saleh Mendorong BPN Aktif Menyosialisasikan Sertifikat Elektronik
- Ternyata Ada Oknum BPN Terlibat Pagar Laut, Oalah
- Kuasa Hukum Optimistis Hakim PN Jakbar Tolak Gugatan terhadap Lahan SPBE Kalideres
- Nasir Djamil: Kasus Salah Gusur di Tambun Bukti Permainan Oknum BPN
