Wako Bandarlampung Isyaratkan Kantongi Restu PDIP
Sekilas, mungkin hanya bermakna dia merasa lebih refresh setelah singgah ke Bali. Namun bisa saja itu adalah kalimat kiasan bahwa dirinya tidak lagi merasa pusing karena telah mengantongi restu DPP PDI P.
’’Yang pasti saya mah yakin saja. Saya kan kader, masa lebih diutamakan orang lain. Sudah selayaknya ke kader dulu dong,” ucap Herman.
Ya, bisa jadi terbuka komunikasi informal antara Herman di arena rakernas dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang punya hak prerogratif untuk menentukan calon yang akan diusung PDIP dalam Pilkada 2018.
Diberitakan, berangkatnya Herman H.N. ke Bali dibenarkan oleh Wakil Ketua DPD PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Suhardi Buyung.
’’Ya benar, memang Pak Herman secara kebetulan berbarengan dengan kami satu pesawat ke Bali saat dari Jakarta. Tetapi, itu hanya kebetulan, bukan memang berangkat bersama. Namun agendanya di dalam rakernas itu hanya empat orang yang masuk ke lokasi rakernas,” ungkapnya.
Keempat orang tersebut, sambung Buyung, adalah ketua DPD PDIP yang didelegasikan oleh Plh. Ketua DPD PDIP Lampung Bambang D.H. kepada Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Bidang Kehormatan Mukhlis Basri, Sekretaris DPD Mingrum Gumay, Bendahara Syafariah Widianti, dan dirinya selaku wakil ketua DPD Bidang Pemenangan Pemilu.
’’Yang pasti empat orang itu yang secara aturan menghadiri rakernas. Agenda rakernas adalah persiapan pemenangan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Di mana pileg dan pilpres digelar serentak,” ucapnya. (sur)
Herman H.N memastikan akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan kota Bandarlampung 2018 mendatang.
Redaktur & Reporter : Budi
- Pakar Politik Menyamakan Jokowi dengan Pembunuh Berdarah Dingin, Ini Sebabnya
- Hasto PDIP: Bu Megawati Mencoblos di Kebagusan bareng Keluarga
- Pengamat Heran PDIP Protes Mega Ada di Stiker 'Mau Dipimpin Siapa?'
- Hasto PDIP Nilai Prabowo Sosok Kesatria, Lalu Menyindir Jokowi
- Hasto Bakal Kirim Buku Pak Sabam Biar Ara Sirait Melakukan Perenungan
- Tuduh Ara Bermain SARA di Pilkada Jakarta, PDIP Bakal Tempuh Langkah Hukum