Wako Batam: Lahan di Luar KEK Harus Dikelola Pemko

"Apa kondisi ini harus bertahan terus, tidakkan kasihan rakyat menjerit. Apa tindakan menko (setelah dilapor) saya tak bisa dahului beliau, tapi saya minta tindakan lebih cepat," harapnya.
Dia mengatakan sembari menunggu transisi menuju KEK, hal yang kini perlu diperbaiki dengan segera adalah perizinan. Agar ekonomi tetap stabil, ia meminta tak boleh ada perizinan yang mandek di semua lembaga pemerintah di Batam.
"Misal, transisi enam bulan jangan tunggu enam bulan baru yang lain jalan. Layanan di mana saja, saya tak sebut organiknya (instansi), seperti IPH itu tak boleh mandek," ucap dia.
Dia pun mengaku tak gusar jika komposisi KEK kelak banyak, asal pihak yang ditunjuk mengelola KEK mampu. Menurutnya, semakin banyak industri menggairahkan ekonomi Batam.
"Semakin banyak KEK, semakin jalan industri, semakin suka saya. Kalau ini jalan uang kita berputar, rakyat bisa kerja. Yang penting jelas kewenangannya," pungkasnya. (cr13)
Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya angkat bicara soal status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang bakal disandang kota Batam ke depannya.
Redaktur & Reporter : Budi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Hasil Seleksi Administrasi PPPK Tahap II Batam, 322 Pelamar tak Lulus
- Ingin Jadikan Batam Pusat Investasi, Komisi VI DPR Bentuk Panja
- Balap Liar Kian Meresahkan, Polda Kepri Bertindak
- Persaingan Ketat Seleksi PPPK Tahap 2 di Semua Formasi, Lihat nih Datanya
- Data Terbaru Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap II Batam, Tenaga Teknis Paling Banyak