Wako Bekasi Belum Tahu Kapan Diadili

Sira juga mengatakan, kliennya selama pemeriksaan di KPK selalu menegaskan bahwa penyusun anggaran di APBD Bekasi selalu dilakukan oleh tim. Dari rumusan tim tersebut, dihasilkan Rancangan APBD yang kemudian diajukan ke DPRD untuk mendapat persetujuan.

“Dari proses tersebut, tentu tidak bisa kepetingan pribadi seorang Walikota diakomodir semudah itu. Karena banyak yang mengawasi,” tukas Sira. “Makanya sejak awal adanya tudingan bahwa anggaran sengaja dibuat untuk kemudian dikorupsi selalu ditepis karena memang tidak benar,” tandasnya meyakinkan.

Sira menambahkan, segala penggunaan keuangan yang diduga diselewengkan Mochtar Muhammad sebenarnya sudah ada laporan pertanggungjawabannya. Yaitu berupa sejumlah kegiatam yang dilengkapi dengan bukti foto kegiatan dan perangkat lainya seperti spanduk dan sebagainya. “Waktu itu karena ada masalah teknis pelaporan keuangan di pemerintahan saja. Sementara kegiatan ada realisasnya,” paparnya.(mur/jpnn)