Wako dan Mantan Wako Pariaman, Tersangka

Setelah harga cocok, maka disahkan jual beli tanah, disaksikan semua panitia pengadaan tanah. Pihak pertama dikenakan PPH 5 persen, yang kalau dihitung nominalnya per meter Rp135 ribu. "Seluruh uang tersebut diserahkan kepada pihak pertama yakni kuasa pemilik tanah, yang melakukan negosiasi dengan Pemko Pariaman. Terkait pengakuan pemilik tanah yang menyatakan ia hanya menerima Rp1,6 miliar, itu tidak pernah saya ketahui, karena seluruh uang tersebut telah diberikan," jelasnya.

Namun, dia mengakui uang untuk pembayaran jual beli tanah itu sebesar Rp3 miliar lebih memang dia yang mengeluarkan. "Namun uang yang dikeluarkan itu, telah melalui proses, dan persetujuan dari Wali Kota Pariaman, Mahyudin, kalau tidak ada izin, tidak akan mungkin uang itu dikeluarkan," bebernya.

Mahyudin dan Mukhlis Rahman boleh saja membantah dan membela diri, namun polisi mengaku punya bukti dan argumen yang kuat. "Kami punya dua alat bukti yang sah," kata Budi Utomo, didampingi Denny.  Ini, kata dia,  sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (kd)