Wako-Ketua DPRD Bekasi Di-KPK-kan

Najib membeberkan, ada hal yang mencurigakan lagi yaitu menurut data yang mereka terima dari Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi Kota Bekasi, perusahaan pelaksana proyek revitalisasi yang SIUP-nya baru keluar 17 September 2008 sudah memiliki keuntungan lebih dari Rp6 miliar, dalam waktu kurang dari dua bulan. Perusahaan itu juga ditengarai sudah menyelesaikan revitalisasi pasar sebanyak tujuh pasar sejak 1999.

“Kenyataan itu memunculkan dugaan adanya kongkalikong antara Walikota, ketua DPRD Kota Bekasi, dan pihak pengembang yang berujung pada praktek suap menyuap. Itu untuk memuluskan pembangunan revitalisasi Pasar Baru sehingga walaupun tanpa adanya persetujuan dalam rapat paripurna DPRD, proyek pembangunan tetap bisa berjalan,” cetusnya.

Gempar mendesak KPK untuk mengusut kasus dugaan korupsi terkait pembangunan Pasar Baru Kota Bekasi. “Kami meminta KPK mengambil alih pengusutan kasus dugaan korupsi dan kolusi Walikota, ketua DPRD Kota Bekasi, dan pengembang karena Kejari Bekasi terbukti mandul dalam menyelesaikan masalah tersebut,” tuding Najib dkk yang juga dituangkan dalam rilis Gempar, yang tertulis ditembuskan juga ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Agung RI.(gus/JPNN)