Waktu Menaikkan Harga BBM Dinilai Tidak Tepat

JAKARTA – Pemerintah dituntut mengembalikan pengolahan, produksi dan kebijakan mengenai proses pengolahan minyak mentah di dalam negeri. Langkah ini diyakini dapat menekan jumlah kebutuhan BBM di dalam negeri, karena selama ini minyak mentah di Indonesia diproduksi oleh sejumlah perusahaan milik asing.

“Kalau kita kelola dan memakainya sendiri, tentu kita tidak defisit. Selama ini banyak cadangan minyak bumi kita justru dikelola oleh perusahaan asing,” ujar Ketua Umum Satuan Pelajar dan Pemuda Hanura, Muhammad Pradana Indraputra, di Jakarta, Selasa (18/6).

Karena itu Sapma Hanura menurutnya, dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubdisi dalam waktu dekat. Disamping waktunya yang dinilai sangat sangat tidak tepat menjelang ibadah puasa, iming-iming pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) juga dinilai sarat kepentingan politik.

“Kalau menaikkan harga BBM, kompensasinya itu pemerintah harusnya memerbaiki infrastruktur, terutama bidang transportasi. Sehingga tercipta transportasi yang murah, karena selama ini banyak kalangan menggunakan alasan tingginya biaya transportasi sebagai dasar untuk menaikkan harga. Jadi kalau ingin menaikkan BBM, konsekwensinya memerbaiki infrastruktur, tapi ini kenapa harus pemberian BLSM?,” katanya.