Walaah, Karate DKI Ancam Angkat Kaki dari PON

jpnn.com - BANDUNG  - Ketua Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki) Dody Rahmadi Amar melakukan protes keras terkait penyediaan wasit juri yang bertugas dalam memimpin pertandingan dengan penggunaan sistem teknologi komputer.

Bahkan, DKI mengancam akan walkout dari Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX-2016 jika panitia penyelenggara dan Panitia Besar (PB PON) mengabaikan surat protes itu. 

Kebijakan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB Forki) atas aturan sepihak pada gelaran PON yang meliputi penetapan drawing berbasis komputerisasi serta pemberian wild card dianggap merugikan beberapa Pengprov lain. 

Dody mengatakan, kebijakan yang diambil PB Forki menganulir hasil Rapat Kerja Nasional (Rakornas) PB Forki 2015 yang menyebutkan adanya pembatasan umur dan pengundian manual untuk PON 2016 Jabar itulah yang dipertanyakan. Kebijakan itu menunjukkan PB Forki mengabaikan suara mayoritas anggotanya.

Dengan adanya kebijakan baru itu, maka atlet yang berusia di atas 30 tahun bisa tampil. Ini jelas merusak proses regenerasi atlet. Sedangkan drawing elektronik mengesampingkan asas keadilan karena saat diujicoba pada KSAD Cup beberapa waktu lalu pun hasilnya berantakan. Dengan demikian, drawing manual dinilai menjadi pilihan terbaik.

Dalam surat resmi yang ditembuskan kepada Ketua Umum PB FORKI, Ketua Umum PB PON, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum KONI Pusat,  dan Ketua Umum FORKI DKI Jakarta disebutkan  ada tiga poin tuntutan. Pertama, meminta mengganti sistem penyediaan pengundian wasit dan juri yang akan memimpin pertandingan dengan sistem manual.

Kedua, memohon agar anggota dewan wasit dari Jawa Barat tidak ditempatkan pada Tatami Manajer (TM). Serta meminta agar pada saat atlet DKI bertanding tidak menggunakan wasit/juri dari tuan rumah supaya tidak menimbulkan ketidakobyektifan dan merugikan tim lain, khususnya DKI Jakarta.

Selain DKI Jakarta, Dody mengatakan, sejumlah Pengprov Forki lain juga mengajukan keberatan serupa, seperti Maluku, Sulawesi Selatan, Papua, dan Banten. Jika kebijakan PB Forki itu tetap dijalankan,