WALHI: Berantas Mafia Lahan dan Pembakar Hutan

jpnn.com - JAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bukan hanya menyoroti masalah masalah kebakaran hutan da lahan (karhutla) dan asap yang kian pekat, tapi lembaga tersebut juga mengingatkan pemerintah terus melakukan penegakan hukum.

Menurut aktivis Walhi Zenzi Suhadi, penegakan tidak hanya untuk para pembakar hutan, tapi juga para mafia yang memberikan izin pembukaan lahan baru.

“Proses hukum harus berjalan efektif, selain signifikan terhadap jumlah perusahaan pelaku, tetapi juga membongkar praktek mafia kehutanan yang melibatkan berbagai level struktur pemerintahan,” ujar Zenzi pada JPNN, Selasa (27/10).

Zenzi juga mendesak penegakan hukum menyasar pejabat daerah penerbit izin. Pasalnya, kata dia, para kepala daerah tersebut cenderung melepaskan tanggung jawabnya sebagaimana diatur UU 32 tahun 2009.

Dalam UU itu, para kepala daerah diwajibkan mengontrol aktivitas pemegang izin dan mengendalikan dampak. Namun, ternyata masih kurang pengawasan dan kini berdampak pada karhutla yang masif.

“Kebakaran dan asap terus meluas dan terulang selama satu dekade. Makin parah 5 tahun terakhir karena ada praktek broker lahan yang masif untuk perkebunan dan hutan tanaman industri. Jaringan mafia lahan ini bekerja dari tingkat kabupaten hingga pusat," imbuh Zenzi.

Selama ini, lanjutnya, kepala daerah cenderung bermurah hati memberi izin membuka lahan. Dalam kurun waktu 2007-2011, kata dia, Walhi menemukan jumlah penerbitan izin mencapai 14,7 juta hektar yang tersebar di beberapa wilayah. Karena itu, menurut dia, penegakan hukum harus tegas terhadap pemberi izin yang lalai menjalankan tugas untuk pengawasan.

“Mestinya Polri mulai menyasar kepala daerah supaya tahun depan calon kepala daerah lain mulai mengambil langkah antisipasi. Solusi yang tepat akan ketemu bila hukum berhasil membongkar skenario kejahatannya,” tandas Zenzi.(flo/jpnn)