Walhi Curigai Kedatangan Ban Ki-moon
Sabtu, 19 November 2011 – 12:33 WIB
Bahkan apabila tidak ada kebijakan di bidang sumberdaya alam (SDA), akan mengakibatkan, rusak lingkungan menjadi lebih parah serta konflik baru yang akan muncul ditengah-tengah masyarakat.
Baca Juga:
Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah, agar memberi jaminan kepada masyarakat adat, karena program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation plus (REDD+), harus memiliki kawasan hutan yang luas, sehingga banyak menopoli tanah di Kalteng dengan proyek REDD+.
“Hak masyarakat adat atau masyarakat lokal harus menjadi jaminan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang-ruang. Kemudian kebijakan itu, didorong untuk kesejahteraan masyarakat, sekitar hutan.
Walhi berharap pemerintah daerah mencarikan program yang benar-benar mengedepankan hak masyarakat. Pemerintah daerah harus mencarikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan jaminan kepada masyarakat adat. (dot)
PALANGKA RAYA – Kedatangan Seketaris Jendral (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon ke Palangka Raya, Kamis (17/11) lalu disambut
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Alhamdulillah, Warga Cikaret Kini Miliki Trafo PLN, Aliran Listrik Makin Stabil
- Jembatan Sungai Rokan Miring, Kendaraan Berat Dilarang Melintas
- Masa Cuti Kampanye Berakhir, Aep Syaepuloh Kembali Jabat Bupati Karawang
- Disapu Banjir Bandang, 10 Rumah di Tapsel Sumut Hanyut
- Heboh Anggaran Belanja Gamis & Jilbab Senilai Rp 1 M Lebih di Kabupaten Banggai
- Kunker ke Riau, Menteri Hanif Faisol Tutup TPA Liar di Kampar